IlmudanInfo

IlmudanInfo

Menyajikan Informasi Pelajaran di Sekolah

Latest Update
Tunggu...

2018/12/08

Pengertian Demokrasi dan Syura

Selama ini, demokrasi diidentikan dengan syura dalam islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Untuk melihat lebih jelas titik persamaan tersebut, perlu kita pahami pengertian dari keduanya. Ilmudaninfo kali ini akan membahas pengertian demokrasi dan syura.

Demokrasi
Secara bahasa, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu "demos" yang artinya rakyat dan "cratos" yang artinya kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna.

Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang didalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak (rakyat) baik secara langsung maupun dalam perwakilan.

Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari.

Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat. Namun, jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilain yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal (umum, tanpa batas agama maupun etnis).

Sumber : Google
Syura
Menurut bahasa, dalam kamus Mujam Maqayis al-Lugah, syura memiliki dua pengertian, yakni menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu.

Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura. Antara lain adalah sebagai berikut.
  1. Ar Raghib al-AShfahani dalam kitabnya Al Mifradat fi Gharib al-Quran, mendefinisikan syura sebagai "proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura".
  2. Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam Ahkam al-Quran, mendefinisikannya dengan "berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki".
  3. Definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam asy Syura fi Zilli Nizami al-Hukm al-Islami di antaranya adalah "proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran".
Itu tadi artikel mengenai pengertian demokrasi dan syura, jika sobat Ilmudaninfo kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar.
Read More

2018/12/07

Metode Penetapan Harga Produk

Sumber : Google
Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekataan Permintaan dan Penawaran (supply demand approach)
Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan (equilibrium price) dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.

2. Pendekatan Biaya (cost oriented approach)
Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing dan break even analysis.

3. Pendekatan Pasar (market approach)
Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain.
Read More

2018/12/06

Kehidupan Ekonomi dan Keuangan Awal Kemerdekaan

Awal masa kemerdekaan ditandai dengan kondisi ekonomi yang buruk. Inflasi yang berat menimpa negara kita. Sumber inflasi yaitu beredarnya mata uang zaman pendudukan Jepang yang tidak terkendali. Pemerintah tidak dapat menyatakan tidak berlakunya uang Jepang, karena belum memiliki penggantinya.

Untuk sementara waktu pemerintah menetapkan berlakunya tiga mata uang sekaligus, yaitu De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintah kedudukan Jepang. Situasi ekonomi yang diperparah dengan blokade Belanda sejak kedatangannya kembali ke Indonesia bersama sekutu. Tujuan blokade adalah untuk meruntuhkan RI dengan senjata ekonomi.


Dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000 yang dibagi dalam dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata kebijaksanaan pemerintah mendapat dukungan dan sambutan yang baik dari rakyat. Buktinya, pada tahun pertama pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp 500.000.000

Pada tanggal 6 Maret 1946, tiba-tiba sekutu (Belanda) mengumumkan berlakunya uang NICA. Pemberlakuan uang NICA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nialinya sudah merosot. Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menolak penggunana uang tersebut, serta menyatakan bukan alat pembayaran yang sah. 

Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama "Oeang Repoeblik Indonesia" (ORI). Sejak saat itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp 1.000 mata uang jepang ditkar dengan Rp 1 mata uang ORI. Kebijaksanaan pemerintah ini cukup memperkuat kondisi ekonomi Indonesia kendati belum memperbaiki keadaan seluruhnya.

Pada tanggal 5 Juli 1946, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia (BNI). Pada bulan Februari 1946 dan Mei 1946, pemerintah menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Beberapa kebijaksanaan yang berhasil diputuskan, yakni mendirikan Badan Persediaan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik (BULOG) dan pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

Atas inisiatif Menteri Kemakmuran dr.A.K. Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi adalah :

  • Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik negara, menjadi milik pemerintah RI.
  • Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi
  • Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI-Belanda
Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo merencanakan kegiatan ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan, yang berisi :
  1. memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
  2. pencegahan penyembelihan hewan pertanian
  3. penanaman kembali tanah-tanah kosong
  4. pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun
Read More

8 provinsi pada awal kemerdekaan dan ibukotanya

PPKI pada sidangnya tanggal 19 Agustus 1945, berhasil menetapkan pembagian wilayah RI dalam delapan provinsi dengan gubernurnya, yaitu sebagai berikut.

1. Provinsi Sumatra : Gubernur Teuku Moh Hasan
2. Provinsi Jawa Barat : Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo
3. Provinsi Jawa Tengah : Gubernur R. Panji Suroso
4. Provinsi Jawa Timur : Gubernur RA. Soeryo
5. Provinsi Sunda Kecil : Gubernur I. Gusti Ktut Pujo
6. Provinsi Maluku : Gubernur J. Latuharhari
7. Provinsi Sulawesi : Gubernur G.S.S.J Ratulangi
8. Provinsi Kalimantan : Gubernur P. Moh. Noor.


Wilayah RI yang luas, cukup sulit untuk dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, PPKI perlu menyusun pemerintah daerah dalam bentuk provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur.

Provinsi Sunda Kecil merupakan provinsi yang berada di sebelah timur wilayah Jawa Timur. Saat ini Sunda kecil terpecah-pecah menjadi beberapa provinsi yaitu provinsi Balu, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu belum ada provinsi DKI Jakarta karena masih menjadi satu dengan Jawa Barat. Begitu pula dengan provinsi Banten yang belum ada karena masih bersatu dengan provinsi Jawa Barat.

Read More

2018/12/05

Sistem Aliansi dan Spionase Perang Dingin

Perang dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan dan perebutan supremasi serta perbedaan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Sistem Aliansi
Dalam perkembangan perang dingin muncul bentuk sistem aliansi, baik aliansi yang dilakukan oleh negara-negara blok timur di bawah Uni Soviet maupun aliansi yang dilakukan oleh negara-negara blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Bentuk sistem aliansi saat itu antara lain sebagai berikut.
  1. Pembentukan Cominform (The Communist Information Bureau) pada tahun 1947
  2. Pembentukan NATO tahun 1949
  3. Perjanjian antara RRC dan Uni Soviet tahun 1950
  4. Pembentukan pakta ANZUS
  5. Pembentukan Pakta Warsawa pada tahun 1955
  6. Pembentukan SEATO (South East Asia Treaty Organization) pada tahun 1954

Sistem Spionase
Kegiatan spionase (mata-mata) juga turut menjadi percaturan politik selama Perang Dingin. Kegiatan spionase tersebut tercermin dari tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh agen-agen spionase kedua belah pihak, yaitu antara KGB (Uni Soviet) dengan CIA (Amerika Serikat). KGB (Komitet Gusudarstvennoy Bezopasnosti) adalah dinas intelejen sipil atau dinas rahasia Uni Soviet, sedangkan CIA (Central Intelligence Agency) adalah dinas rahasia Amerika Serikat yang bertugas mencari keterangan tentang negara-negara asing tertentu.

KGB dan CIA selalu berusaha untuk mendapatkan informasi rahasia mengenai segala hal yang menyangkut kedua belah pihak atau negara-negara yang berada di bawah pengaruh kedua belah pihak. KGB dan CIA juga turut berperan membantu terciptanya berbagai ketegangan di dunia. Contohnya, CIA turut membantu orang-orang Kuba di perantauan untuk melakukan serbuan ke Kuba tahun 1961. Peristiwa itu lebih dikenal dengan insiden Teluk Babi. Di pihak lain, Uni Soviet memberikan dukungan kepada Fidel Castro (presiden Kuba) dalam menghadapi invasi tersebut.
Read More

Ketimpangan Sosial Bidang Ekonomi

Interaksi yang bersifat positif dapat meningkatkan perekonomian. Sedangkan, interaksi yang bersifat negatif dapat menurunkan kondisi ekonomi. Bentuk ketimpangan sosail yang tergolong dalam ketimpangan sosial ekonomi merupakan ketimpangan yang muncul karena terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Berikut ini contoh ketimpangan sosial di bidang ekonomi.

1. Ketimpangan Sosial antara Pemilih Modal dan Buruh
Buruh dapat dimaknai sebagai seseorang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja, pengusaha, atau majikan. Penggunaan istilah pekerja yang selalu dibarengi dengan istilah buruh menandakan dua istilah tersebut memliki makna yang sama.

Globalisasi berperan besar dalam perkembangan kaum buruh di Indonesia. Adanya pengaruh globalisasi di Indonesia mengakibakan banyak investor asing masuk untuk menanamkan modal. Selain itu, banyak perusahaan luar negeri yang membuka cabang di Indonesia. Realitas ini mengakibatkan berbagai perusahaan transnasional (perusahaan asing) banyak tumbuh di Indonesia.

Rendahnya upah buruh di negara berkembang juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa negara-negara berkembang berusaha menekan upah buruh karena bersaing untuk menarik modal asing. Melimpahnya tenaga kerja yang tidak diimbangi banyaknya lapangan pekerjaan dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup, menyebabkan daya tawar tenaga kerja menjadi murah. Artinya, masyarakat tidak memiliki sesuatu yang menjadikan mereka ditawar dengan upah tinggi oleh suatu perusahaan.


Ketimpangan Sosial di bidang Ekonomi

2. Ketimpangan Sosial antara Kelompok Masyarakat Kaya dan Masyarakat Miskin
Untuk menentukan indikator kemiskinan suatu masyarakat itu memang cukup sulit. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki teknik tersendiri dalam menentukan indikator kemiskinan. Teknik yang digunakan BPS dengan melihat presentase jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makanan serta kebutuhan nonmakanan setiap hari per kapita.

Masyarakat menengah keatas lebih cepat menaikkan kelasnya. Sementara itu, jumlah kelompok masyarakat kaya juga semakin meningkat. Pada umumnya mereka bergerak dalam sektor jasa. Sektor jasa berkembang pesat pada era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor jasa menjadikan laju pertambahan pendapatan kelompok kaya lebih cepat dibandingkan laju pertambahan kelompok miskin.

3. Ketimpangan Pembangunan yang dipengaruhi Kebijakan Pemerintah
Pembangunan infrastruktur di setiap daerah berbeda-beda. Kondisi itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa daerah di Indonesia belum menikmati pemerataan pembangunan. Akibatnya, transportasi terhambat sehingga mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi tidak berjalan lancar.

Proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu dapat disebut ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan di Indonesia terlihat pada pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan, antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan perbatasan.
Read More