IlmudanInfo

IlmudanInfo

Menyajikan Informasi Pelajaran di Sekolah

Latest Update
Tunggu...

2018/12/17

Dampak Positif Perkembangan IPTEK

Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembagnan dan kemajuan Ilmu pentegahuan dan teknologi, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Kemajuan IPTEK tentunya memberikan pengaruh positif bagi kehidupan ini, berikut ini ilmudaninfo akan menjelaskan mengenai dampak positif perkembangan IPTEK.

Sumber : Google
di Bidang Politik
Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap  pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintah yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah.

di Bidang Ekonomi
Pengaruh positif IPTEK bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil antara lain sebagai berikut : 
  1. makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita
  2. makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri
  3. mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi
  4. meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara
  5. menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi
  6. meningkatkan kemakmuran masyarakat

di Bidang Sosial Budaya
Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh inforamasi dari belahan bumi lainnya sehingga kita secar atidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita.

di Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Pengaruh positif IPTEK dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di ataranya :
  1. menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak
  2. makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia
  3. menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara
  4. makin mengautnya tuntutan terhadap tugas-tugad penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Read More

2018/12/08

Pengertian Demokrasi dan Syura

Selama ini, demokrasi diidentikan dengan syura dalam islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Untuk melihat lebih jelas titik persamaan tersebut, perlu kita pahami pengertian dari keduanya. Ilmudaninfo kali ini akan membahas pengertian demokrasi dan syura.

Demokrasi
Secara bahasa, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu "demos" yang artinya rakyat dan "cratos" yang artinya kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna.

Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang didalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak (rakyat) baik secara langsung maupun dalam perwakilan.

Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari.

Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat. Namun, jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilain yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal (umum, tanpa batas agama maupun etnis).

Sumber : Google
Syura
Menurut bahasa, dalam kamus Mujam Maqayis al-Lugah, syura memiliki dua pengertian, yakni menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu.

Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura. Antara lain adalah sebagai berikut.
  1. Ar Raghib al-AShfahani dalam kitabnya Al Mifradat fi Gharib al-Quran, mendefinisikan syura sebagai "proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura".
  2. Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam Ahkam al-Quran, mendefinisikannya dengan "berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki".
  3. Definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam asy Syura fi Zilli Nizami al-Hukm al-Islami di antaranya adalah "proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran".
Itu tadi artikel mengenai pengertian demokrasi dan syura, jika sobat Ilmudaninfo kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar.
Read More

2018/12/07

Metode Penetapan Harga Produk

Sumber : Google
Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekataan Permintaan dan Penawaran (supply demand approach)
Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan (equilibrium price) dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.

2. Pendekatan Biaya (cost oriented approach)
Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing dan break even analysis.

3. Pendekatan Pasar (market approach)
Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain.
Read More

2018/12/06

Kehidupan Ekonomi dan Keuangan Awal Kemerdekaan

Awal masa kemerdekaan ditandai dengan kondisi ekonomi yang buruk. Inflasi yang berat menimpa negara kita. Sumber inflasi yaitu beredarnya mata uang zaman pendudukan Jepang yang tidak terkendali. Pemerintah tidak dapat menyatakan tidak berlakunya uang Jepang, karena belum memiliki penggantinya.

Untuk sementara waktu pemerintah menetapkan berlakunya tiga mata uang sekaligus, yaitu De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintah kedudukan Jepang. Situasi ekonomi yang diperparah dengan blokade Belanda sejak kedatangannya kembali ke Indonesia bersama sekutu. Tujuan blokade adalah untuk meruntuhkan RI dengan senjata ekonomi.


Dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000 yang dibagi dalam dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata kebijaksanaan pemerintah mendapat dukungan dan sambutan yang baik dari rakyat. Buktinya, pada tahun pertama pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp 500.000.000

Pada tanggal 6 Maret 1946, tiba-tiba sekutu (Belanda) mengumumkan berlakunya uang NICA. Pemberlakuan uang NICA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nialinya sudah merosot. Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menolak penggunana uang tersebut, serta menyatakan bukan alat pembayaran yang sah. 

Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama "Oeang Repoeblik Indonesia" (ORI). Sejak saat itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp 1.000 mata uang jepang ditkar dengan Rp 1 mata uang ORI. Kebijaksanaan pemerintah ini cukup memperkuat kondisi ekonomi Indonesia kendati belum memperbaiki keadaan seluruhnya.

Pada tanggal 5 Juli 1946, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia (BNI). Pada bulan Februari 1946 dan Mei 1946, pemerintah menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Beberapa kebijaksanaan yang berhasil diputuskan, yakni mendirikan Badan Persediaan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik (BULOG) dan pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

Atas inisiatif Menteri Kemakmuran dr.A.K. Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi adalah :

  • Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik negara, menjadi milik pemerintah RI.
  • Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi
  • Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI-Belanda
Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo merencanakan kegiatan ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan, yang berisi :
  1. memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
  2. pencegahan penyembelihan hewan pertanian
  3. penanaman kembali tanah-tanah kosong
  4. pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun
Read More

8 provinsi pada awal kemerdekaan dan ibukotanya

PPKI pada sidangnya tanggal 19 Agustus 1945, berhasil menetapkan pembagian wilayah RI dalam delapan provinsi dengan gubernurnya, yaitu sebagai berikut.

1. Provinsi Sumatra : Gubernur Teuku Moh Hasan
2. Provinsi Jawa Barat : Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo
3. Provinsi Jawa Tengah : Gubernur R. Panji Suroso
4. Provinsi Jawa Timur : Gubernur RA. Soeryo
5. Provinsi Sunda Kecil : Gubernur I. Gusti Ktut Pujo
6. Provinsi Maluku : Gubernur J. Latuharhari
7. Provinsi Sulawesi : Gubernur G.S.S.J Ratulangi
8. Provinsi Kalimantan : Gubernur P. Moh. Noor.


Wilayah RI yang luas, cukup sulit untuk dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, PPKI perlu menyusun pemerintah daerah dalam bentuk provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur.

Provinsi Sunda Kecil merupakan provinsi yang berada di sebelah timur wilayah Jawa Timur. Saat ini Sunda kecil terpecah-pecah menjadi beberapa provinsi yaitu provinsi Balu, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu belum ada provinsi DKI Jakarta karena masih menjadi satu dengan Jawa Barat. Begitu pula dengan provinsi Banten yang belum ada karena masih bersatu dengan provinsi Jawa Barat.

Read More

2018/12/05

Sistem Aliansi dan Spionase Perang Dingin

Perang dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan dan perebutan supremasi serta perbedaan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Sistem Aliansi
Dalam perkembangan perang dingin muncul bentuk sistem aliansi, baik aliansi yang dilakukan oleh negara-negara blok timur di bawah Uni Soviet maupun aliansi yang dilakukan oleh negara-negara blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Bentuk sistem aliansi saat itu antara lain sebagai berikut.
  1. Pembentukan Cominform (The Communist Information Bureau) pada tahun 1947
  2. Pembentukan NATO tahun 1949
  3. Perjanjian antara RRC dan Uni Soviet tahun 1950
  4. Pembentukan pakta ANZUS
  5. Pembentukan Pakta Warsawa pada tahun 1955
  6. Pembentukan SEATO (South East Asia Treaty Organization) pada tahun 1954

Sistem Spionase
Kegiatan spionase (mata-mata) juga turut menjadi percaturan politik selama Perang Dingin. Kegiatan spionase tersebut tercermin dari tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh agen-agen spionase kedua belah pihak, yaitu antara KGB (Uni Soviet) dengan CIA (Amerika Serikat). KGB (Komitet Gusudarstvennoy Bezopasnosti) adalah dinas intelejen sipil atau dinas rahasia Uni Soviet, sedangkan CIA (Central Intelligence Agency) adalah dinas rahasia Amerika Serikat yang bertugas mencari keterangan tentang negara-negara asing tertentu.

KGB dan CIA selalu berusaha untuk mendapatkan informasi rahasia mengenai segala hal yang menyangkut kedua belah pihak atau negara-negara yang berada di bawah pengaruh kedua belah pihak. KGB dan CIA juga turut berperan membantu terciptanya berbagai ketegangan di dunia. Contohnya, CIA turut membantu orang-orang Kuba di perantauan untuk melakukan serbuan ke Kuba tahun 1961. Peristiwa itu lebih dikenal dengan insiden Teluk Babi. Di pihak lain, Uni Soviet memberikan dukungan kepada Fidel Castro (presiden Kuba) dalam menghadapi invasi tersebut.
Read More