Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik - IlmudanInfo

IlmudanInfo

Menyajikan Informasi Pelajaran di Sekolah

Latest Update
Tunggu...

2017/08/30

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik

    Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik - Landasan aksiologis sistem politik Indonesia yaitu dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV "...... maka disusunlah Kemerdekan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengn berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".Sehingga sistem politik Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.

    Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan dan mewujudkan sesuai cita-cita.Organisasi sosial politik yaitu wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya,peran dan tanggung jawabnya.Sehingga semua unsur unsur dalam organisasi sosial politik seperti pegawai RI harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia,juga sebagai abdi masyrakat,dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud.

    Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila yaitu berhakikat :
 1) Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat,kontrol publik.
 2) Supremasi hukum
 3) Kebebasan,terbagaikan,kesederajatan,keterbukaan,menjunjung etika dan norma kehidupan
 4) Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya.

    Begitu pulsa standar demokrasinya yang :
 1) Berpihak kepada 'social welfare'
 2) Meredam konfil dan utuhnya NKRI
 3) Bermekanisme 'checks and balances', transparan,akuntabel


    Perbaikan moral tiap Individu yang berimbas pada budaya anti-korupsi serta melaksanakan tindakan sesuai aturan yang berlau adalah sedikit contoh aktualisasi Pancasila secara Subjektif.Aktualisasi Pancasila secara Objektif seperti perbaikan di tingkat penyelenggara pemerintahan.Lembaga-lembaga negra mesti paham betul bagiamana bekerja sesuai dengan tatanan Pancasila.

    Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolute karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebih (The Real Executive) yang melahirkan budaya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) sehingga terjadi krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan.


    Ini bisa dilihat betapa banyaknya pejabat yang mengidap penyakit "amoral" meminjam istilah Sri Mulyani-moral hazard.Hampir dari komunitas (BUMN maupun BUMS),birokrasi menjadi lumbung dan sarang "bandit" yang sehari-hari menghisap uang negara dengna praktik KKN itu.

    Sejak RI berdiri,masalah KKN selalu muncul ke permukaan.Bermacam-macam usaha dan program telah dilakukan pemerintah yang berkuasa dalam memberantas korupsi tetapi secara umum hukuman bagi mereka tidak sebanding dengan kesalahannya,sehingga gagal untuk membuat mereka kapok.Mengapa tidak diterpkan saja misalnya hukuman mati atau penjara seumur hidup.

    Para elit politik dan golognan atas seharusnya konsisten memegang dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakannya.Dalam era globaliasi saat ini,pemerintah tidak punya banyak pilihan.Karena globaliasi adalah sebuah kepastian sejarah,maka pemerintah perlu bersikap."Take it or Die" atau lebih dikenal dengan "The Death of Government".Jika ke depan pemerintah masih ingin bertahan hidup dan berperan dalam paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera diubah menjadi public services management.


EmoticonEmoticon